Mafia Kayu Pinus Angkola Timur

Posted on Updated on

Tunngangi Poldasu untuk Ingkari Hak Tanah Rakyat dalam areal konsesi: PT. Toba Pulp Lestari Kangkangi Surat Bupati Tapsel

Angkola Timur, Keserakahan management IUPHHK-HT Pt. Toba Pulp Lestari (TPL) melawan hukum dengan praktek kejahatan menjarah, menyerobot dan mencaplok tanah hak milik rakyat di Kabupaten Tapsel khususnya di Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok beberapa tahun terakhir semakin menjadi-jadi. Penyidikan Polres Tapsel menindaklanjuti pengaduan rakyat petani dilawan TPL anggar Polda Sumut. Bahkan Surat perintah Bupati Tapsel agar segera mengajukan permohonan pengukuran tatabatas guna menyelesaikan konflik dengan m asyarakat, sama sekali tidak diperdulikan TPL. Malah beberapa aktifis advokasi rakyat coba dikriminalisasi bdengan cara merekayasa kasus palsu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Sumut.

Awal kejadian bermula ketika pada tgl. 4 Agustus 2012 M. Amin Siregar seorang rakyat petani didukung kelompok tani di desa Pargarutan Dolok mengadukan TPL yang ketahuan menjarah tanah warissan miliknya serta mencuri kayu di atas tanahnya. Dalam pengaduan Amin Siregar tsb tercantum saksi-mahkota 2 aktifis lsm ALARM, AR Morniff serta Randy Maradholly.

Dalam proses penyidikan Polres Tapsel, BPKH Wil-II Sumut dalam suratnya No. S.1275/VII/BPKHJ-I-2/2012 memberi penegasan bahwa sesuai Permenhut No. P.19/2011 dan No. P.50/2011 menjadi kewenangan Bupati Tapsel selaku Ketua Panitia tatabatas untuk memutuskjan perkara sengketa tanah antara TPL dengan masyarakat.

Proses hukum berlanjut dengan 2 surat desakan Kapolres Tapsel ke Bupati, sehingga akhirnya Pemkab Tapsel menerbitkan Surat perihal Tatabatas areal IUPHHK-HT No. 522/498/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Namun TPL coba lakukan perlawanan dengan mengadukan aktifis lsm ALARM, AR Morniff ke Polres Tapsel. Sat Reskrim Polres Tapsel lalu pada Selasa 23 Oktober 2013 lakukan Gelar-perkara mengkonfrontir management TPL Sektor Tapsel-Padangsidimpuan dengan aktifis ALARM. Ternyata management TPL dpp sektor manager James Tampubolon kalah dasar hukum dan bukti hukum, sehingga pengaduan TPL ditolak.

Pengaduan palsu
Namun pihak TPL degil melanjutkan pengaduan sama ke Poldasu dengan surat No. 133/TPL/MDN/X/12 diteken Direkjtur Juanda Panjaitan. Dir Reskrimsus Poldasu, Komber Sadono Budi Nugroho tanpa klarifikasi secara gegabah langsung telan mentah-mentah pengaduan palsu TPL yang memutar-balik fakta hukum dan membuat Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/80/XI/2012/Ditreskrimsus.

Pada awalnya penyidikan Reskrimsus Poldasu terlihat seret, namun setelah munculnya Surat Pemkab Tapsel yang disertai penegasan Plt Kadishut Tapsel bahwa sebelum Tatabatas TPL dengan tanah-tanah masyarakat selesai, semua operasional TPL baik penanaman dan penebangan tidak dilayani, ujungnya pihak TPL lebih memilih sikap tiarap.

Menurut aktifis ALARM, AR Morniff, “Jika Panitia tatabatas Kabupaten bekerja sesuai aturan Permenhut No. P.47/2010, No. P.19/2011, No. P.50/2011 dan No. P.44/2012 yang jelas tegas mengatur dan mewajibkan semua tanah masyarakat baik yag telah memiliki surat sah sebelum areal tsb dituinjuk menjadi kawasan hutan pada TGHK 1982 dan atau ada bukti pisik beruoa sawah, kebun, pemukiman, pemakaman dan fasilitas sosial lain, maka diakui dan dikeluarkan dari dari kawasan hutan (enclave), maka konsekwensinya dari 28.000 Ha luas areal konsesi TPL di Tapsel menurut Peta izin HPHTI Indorayon No. 493/Kpts-II/1992 setelah proses Penataan batas dengan meng-enclave tanah masyarakat, akan menciut paling tersisa sekitar 5.000 Ha”.

AR Morniff kemudian memaparkan fakta, karena dirinya dituduh TPL sebagai provokator yang mendorong masyarakat pemilik tanah menuntut penegakan hukum dan peraturan kehutanan, TPL belakangan diduga keras justru menggiring Reskrimsus Poldasu untuk merekayasa kiriminalisasi terhadap dirinya.

Disebut Morniff, sejumlah tanah masyarakat memiliki surat sah sesuai Pemen Agraria No. 2/1962 dan diakui sejumlah Permenhut, yang dikelolanya bersama masyarakat, dimanipulasi TPL berkolusi dengan Reskrimsus Poldasu seolah pencurian di areal konsesi TPL. Sehingga pada tgl 29 April 2013 Dir. Reskrimsus Poldasu teken Surat No. S.Pgl/638/IV/2013/Reskrimsus menetapkan AR Morniff sebagai Tersangka dari pengaduan TPL.

Morniff malah menertawai kecerobohan surat Dir Reskrimsus Poldasu tsb. “Ini namanya ular cari pukul, tanpa buat kajian hukum dan klarifikasi ke instansi kehutanan, Reskrimsus mau dicekoki TPL dengan rekayasa pengaduan palsu yang memutar-balik fakta dan aturan hukum kehutanan. Dalih TPL TPL mengakui areal tanah masyarakat sebagai konsesinya dengan kangkangi sejumlah Permenhut, adalah SK Menhut Noi. 493/1992, padahal SK tsb masih berstatus Penunjukan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2010 tidak punya kekuatan hukum mengikat. Semestinya TPL akuti tahapan penataan batas berlanjut pengukuhan tatabatas oleh Menhut, baru areal yang telah dikukuhkan tatabatasnya tsb berkekuatan hukum”, ketus Morniff.

Terakhir Morniff menegaskan, :jika beginilah kampungannya gaya kolusi TPL bersama Reskrimsus Poldasu, perlu mereka diadukan sebagai telah bersekongkol merekayasa manipulasi perkara palsu memutarbalik fakta dan aturan hukum”. (Alarm)

Sumber: Apakabarsidempuan.com

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s